Yang Perlu diperhatikan dalam Pembuatan Baju PDH
Sebelum melakukan pembuatan baju PDH maka alangkah baiknya memperhatikan beberapa aspek berikut ini agar mendapatkan hasil kemeja yang memuaskan dan bagus
Logo atau emblem
Logo atau emblem menjadi identitas khusus yang tidak bisa dilepaskan dari pakaian dinas harian. Kami menyarankan pengguaan bordir digital untuk kebutuhan pembuatan emblem atau logo perusahaan. Bordir digital memiliki keakuratan yang tinggi, presisi, dan minim kesalahan pembuatan terutama untuk pembuatan dalam jumlah banyak. Selain itu, dibanding dengan metode sablon, bordir digital jauh lebih awet dan memberikan kesan formal.
Ukuran
Karena pembuatan baju PDH mengutamakan kenyamanan penggunanya, maka kami sangat menyarankan untuk membuat pakain dinas dalam beberapa ukuran. Ukuran umum S, M,L, dan XL adalah opsi yang aman untuk anda sediakan. Memang tidak salah bila anda memesan seluruh pakaian dinas pada ukuran All Size, namun tentu saja akan ada karyawan yang tidak nyaman dengan ukuran tersebut. Oleh karena itu, lebih baik anda mengumpulkan data ukuran pakaian karyawan sebelum pembuatan. Jangan sampai ukuran PDH memengaruhi kinerja karyawan anda nantinya.
Kombinasi Warna Kain
Salah satu yang menjadi ciri desain kemeja kerja suatu perusahaan, instansi, atau brand adalah dari warnanya. Ada banyak kombinasi bagian PDH yang bisa anda pilih. Misalnya kombinasi 2 warna kontras untuk bagian baju dan lengan, atau kombinasi 2 warna atas bawah, dapat pula kombinasi kain polos dengan kain bercorak seperti batik. Kombinasi-kombinasi ini tentunya harus anda perhatikan agar baju PDH yang ingin anda buat menjadi otentik, khas, dan tidak pasaran.
Jumlah Pembuatan
Satu hal yang wajib anda perhatikan dalam pembuatan PDH adalah lebih baik melebihkan dari jumlah karyawan yang ada. Kami merekomendasikan hal ini sebab selain dari segi efisiensi, PDH dalam jumlah lebih bisa menjadi cadangan bila ada PDH karyawan yang rusak atau bila perusahaan anda menambah karyawan baru. Membuat PDH dalam jumlah tepat cukup berisiko, terutama bila terjadi kesalahan ukuran sehingga karyawan tersebut tidak bisa memakai PDH sesuai peraturan.
